Soal Anies Baswedan Diminta Lengser, Dapatkah Kepala Daerah Mengundurkan Diri?

  • 16 Januari 2020
  • Kompas
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bencana banjir yang melanda Jakarta pada 1 Januari 2020 mengundang protes warga terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Warga menilai Gubernur DKI Jakarta tersebut tak becus mengatasi bencana banjir di Jakarta. Bahkan, sejumlah warga juga menggelar aksi demo di depan gedung Balai Kota DKI pada Selasa (14/1/2020).

Dalam aksi demo tersebut mereka menuntut Anies untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Mungkin Anda Suka

Sinergitas Pemangku Kepentingan Diperlukan Dalam Mitigasi Bencana saat Pemilu Kepala Daerah

Sinergitas Pemangku Kepentingan Diperlukan Dalam Mitigasi Bencana saat Pemilu Kepala Daerah

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Gratifikasi

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Gratifikasi

Kepala Daerah Harus Cermati Areal Rawan Bencana Wilayahnya

Kepala Daerah Harus Cermati Areal Rawan Bencana Wilayahnya

Pj Gubernur Sumsel Tertibkan Penunjukkan Pj Kepala Daerah

Pj Gubernur Sumsel Tertibkan Penunjukkan Pj Kepala Daerah

Kemenhub Imbau Kepala Daerah dan Pelaku Pasar Maksimalkan Tol Laut

Kemenhub Imbau Kepala Daerah dan Pelaku Pasar Maksimalkan Tol Laut

KPU Larang Kepala Daerah Manfaatkan Jabatan

KPU Larang Kepala Daerah Manfaatkan Jabatan

Kepala Daerah Harus Miliki Legitimasi

Kepala Daerah Harus Miliki Legitimasi

Presiden Imbau Kepala Daerah Bekerja Menyesuaikan Perkembangan Teknologi

Presiden Imbau Kepala Daerah Bekerja Menyesuaikan Perkembangan Teknologi

Mendagri Minta Kepala Daerah Pastikan Layanan Kesehatan tak Terganggu Aksi Damai

Mendagri Minta Kepala Daerah Pastikan Layanan Kesehatan tak Terganggu Aksi Damai

Instruksi Presiden Kepada Kepala Daerah Hadapi Idul Fitri

Instruksi Presiden Kepada Kepala Daerah Hadapi Idul Fitri

Calon Kepala Daerah Bermasalah Dilarang Maju Pilkada

Calon Kepala Daerah Bermasalah Dilarang Maju Pilkada