Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU
Jakarta - Usulan kandidat penjabat (Pj) kepala daerah bukan hak gubernur, namun Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memberikan hak prerogatif kepada presiden untuk menetapkan Pj gubernur.
Sedangkan penetapan Pj bupati dan wali kota didelegasikan kepada menteri dalam negeri (mendagri).
Hal tersebut disampaikan Mendagri M.Tito Karnavian, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/5/2022).
“Usulan Pj kepala daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
