Cegah Covid-19, Kampanye Pilkada 2020 Melalui Daring

  • 7 Juni 2020
  • infopublik.id

Jakarta - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 dipastikan tanpa kampanye akbar dan pengumpulan massa, untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19).

Sebagai gantinya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan kampanye secara daring

Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2020).

"Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat melaksanakan metode kampanye dalam bentuk rapat umum melalui media

Download Cari News Baca Sumber

Mungkin Anda Suka

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Jaminan Personel Damkar

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Jaminan Personel Damkar

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU

Sinergitas Pemangku Kepentingan Diperlukan Dalam Mitigasi Bencana saat Pemilu Kepala Daerah

Sinergitas Pemangku Kepentingan Diperlukan Dalam Mitigasi Bencana saat Pemilu Kepala Daerah

Stafsus Wapres: Kewajiban Kepala Daerah Berikan Data Bansos Akurat

Stafsus Wapres: Kewajiban Kepala Daerah Berikan Data Bansos Akurat

Covid-19 Bisa Dorong Kinerja Pejawat Kepala Daerah

Covid-19 Bisa Dorong Kinerja Pejawat Kepala Daerah

KPU Larang Kepala Daerah Manfaatkan Jabatan

KPU Larang Kepala Daerah Manfaatkan Jabatan

Bawaslu Ungkap Modus Kepala Daerah Gunakan Bansos

Bawaslu Ungkap Modus Kepala Daerah Gunakan Bansos

Calon Kepala Daerah Bermasalah Dilarang Maju Pilkada

Calon Kepala Daerah Bermasalah Dilarang Maju Pilkada

APEKSI: Sekda Layak Diperhitungkan Jadi Pj Kepala Daerah

APEKSI: Sekda Layak Diperhitungkan Jadi Pj Kepala Daerah

Jalin Kesepakatan dengan Kepala Daerah, Menkominfo: Perluas Inisiasi Kota Cerdas di 48 Daerah

Jalin Kesepakatan dengan Kepala Daerah, Menkominfo: Perluas Inisiasi Kota Cerdas di 48 Daerah

[HOAKS] Presiden: Hukuman Seumur Hidup bagi Kepala Daerah yang Mainkan Bantuan Covid-19

[HOAKS] Presiden: Hukuman Seumur Hidup bagi Kepala Daerah yang Mainkan Bantuan Covid-19

Kepala Daerah Harus Miliki Legitimasi

Kepala Daerah Harus Miliki Legitimasi