Demi Keadilan, KKP Revisi Aturan Sanksi Administratif bagi Usaha Perikanan

• 13 Juli 2022
• infopublik.id

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan revisi aturan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Upaya tersebut, dilakukan sebagai respon terhadap dinamika yang berkembang serta untuk penerapan sanksi administratif yang berkeadilan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, menyampaikan bahwa untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, dilaksanakan kegiatan konsultasi publik rancangan