Cegah Kerumunan, Pemerintah Belum Terbitkan Perppu

  • 22 September 2020
  • infopublik.id

Jakarta - Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya mengatur tata cara pemilihan dalam kondisi normal, sehingga berpotensi menyebabkan kerumunan massa.

Namun, pemerintah belum memastikan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang mengatur mekanisme pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi Covid-19. 

"Untuk mencegah kerumunan tidak harus dengan Perppu," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian melalui keterangannya, Selasa (22/9/2020).

Menurut Tito,

Download Cari News Baca Sumber

Mungkin Anda Suka

Pemerintah Terbitkan Perppu Perlindungan Anak

Pemerintah Terbitkan Perppu Perlindungan Anak

Cegah Insiden Kenpark, Gubernur Jatim Ingatkan Kepala Daerah

Cegah Insiden Kenpark, Gubernur Jatim Ingatkan Kepala Daerah

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Jaminan Personel Damkar

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Jaminan Personel Damkar

Sinergitas Pemangku Kepentingan Diperlukan Dalam Mitigasi Bencana saat Pemilu Kepala Daerah

Sinergitas Pemangku Kepentingan Diperlukan Dalam Mitigasi Bencana saat Pemilu Kepala Daerah

Stafsus Wapres: Kewajiban Kepala Daerah Berikan Data Bansos Akurat

Stafsus Wapres: Kewajiban Kepala Daerah Berikan Data Bansos Akurat

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Potensi Kerumunan

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Potensi Kerumunan

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU

APEKSI: Sekda Layak Diperhitungkan Jadi Pj Kepala Daerah

APEKSI: Sekda Layak Diperhitungkan Jadi Pj Kepala Daerah

Jalin Kesepakatan dengan Kepala Daerah, Menkominfo: Perluas Inisiasi Kota Cerdas di 48 Daerah

Jalin Kesepakatan dengan Kepala Daerah, Menkominfo: Perluas Inisiasi Kota Cerdas di 48 Daerah

[HOAKS] Presiden: Hukuman Seumur Hidup bagi Kepala Daerah yang Mainkan Bantuan Covid-19

[HOAKS] Presiden: Hukuman Seumur Hidup bagi Kepala Daerah yang Mainkan Bantuan Covid-19

KPU Larang Kepala Daerah Manfaatkan Jabatan

KPU Larang Kepala Daerah Manfaatkan Jabatan

Kepala Daerah Harus Miliki Legitimasi

Kepala Daerah Harus Miliki Legitimasi