Cegah Politisasi Dugaan Kasus E-KTP
Jakarta - Proses penegakan hukum yang objektif dan profesional terkait penyelesaian kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) cegah potensi politisasi.
"Penegakan hukum ini tidak melebar kemana-mana. Hukum jangan jadi alat politisasi. Ini yang harus kita cegah, jangan jadi peradilan sosial dan opini," ujar Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (18/3).
Menurut dia, kasus ini berpotensi dipolitisasi oleh oknum-oknum lain,
