Kemenkop UKM Kerja Sama dengan 15 Mitra LBH di Daerah Beri Bantuan Hukum bagi UMK
Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen tingkatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dengan menggandeng 15 mitra lembaga bantuan hukum (LBH) di daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius saat penandatanganan PKS dengan Mitra Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum Tahun 2024 pada Selasa (27/2/2024) mengatakan pelaku UMK masih memiliki berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha mereka, sehingga kerap menimbulkan
