KPK Bantu PLN Percepat Sertifikasi Aset di Papua Barat
Jakarta - Untuk mempercepat pembuatan sertifikat aset ketenagalistrikan milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Pemerintah Kota/Kabupaten Papua Barat, diperlukan kolaborasi antarpihak yang efektif dalam mengatasi lahan di Papua.
Kolaborasi dan koordinasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan PLN menjadi skala prioritas utama, karena rasio aset yang bersertifikat tergolong rendah, dan nilai aset yang dimiliki terbilang besar.
Hal itu, dikemukanan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam Rapat Koordinasi
