KPK Temuan Banyak Potensi Korupsi di Papua Barat Daya
Jakarta - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria, mengungkapkan dalam catatan KPK, persoalan penguasaan Barang Milik Daerah (BMD) termasuk oleh mantan pejabat dan mantan ASN berpotensi merugikan keuangan daerah.
Sejumlah modus penguasaan BMD antara lain dengan membawa pergi ketika sudah pensiun, rusak berat, hilang, pindah tangan, atau bahkan dengan melalui pihak lain. Selain itu ditemukan pula upaya melegalkan penguasaan kendaraan dinas melalui nota yang dikeluarkan oleh
