Cegah Korupsi Menyeluruh, KPK Minta Papua Barat Daya Benahi Tata Kelola
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Hasilnya menunjukkan capaian yang masih rendah.
“Publik menilai masih adanya praktik benturan kepentingan, jual beli jabatan, trading influence, dan pengaturan dalam pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah,” kata Dian Patria Kepala Satuan
