Wamenkumham: Empat Misi dalam RKUHP
_wmcomp.jpeg)
Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan terdapat empat misi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)."Pertama, demokratisasi, kedua dekolonisasi, KUHP nasional dan terakhir konsolidasi," kata Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/8/2022).Wamenkumham yang biasa disapa Prof Eddy ini mengatakan, KUHP yang ada saat ini bernuansa kolonial.
Hal tersebut tercermin dalam beberapa pasal pada buku satu
