Mendagri Komit Lindungi Anak dan Perempuan

  • 21 Januari 2020
  • infopublik.id

Jakarta,InfoPublik-Minimnya upaya dan langkah para kepala daerah dalam memberikan perlindungan terhadap anak, dan perempuan mengundang keprihatinan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian.

Ini terbukti dari jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai lembaga pelaksana hanya berjumlah 98 UPDT atau 17 % dari 548 kabupaten/kota dan provinsi yang ada di seluruh Indonesia. 

Artinya, 82% dari total 548 pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi belum memiliki instrumen kelembagaan, anggaran dan personalia untuk

Download Cari News Baca Sumber

Mungkin Anda Suka

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Jaminan Personel Damkar

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Jaminan Personel Damkar

Lantik Pj Kepala Daerah, Mendagri Ingatkan Menjaga Keamanan Daerah

Lantik Pj Kepala Daerah, Mendagri Ingatkan Menjaga Keamanan Daerah

Sinergitas Pemangku Kepentingan Diperlukan Dalam Mitigasi Bencana saat Pemilu Kepala Daerah

Sinergitas Pemangku Kepentingan Diperlukan Dalam Mitigasi Bencana saat Pemilu Kepala Daerah

Mendagri Ajak Kepala Daerah Komit Eliminasi Malaria

Mendagri Ajak Kepala Daerah Komit Eliminasi Malaria

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Potensi Kerumunan

Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Potensi Kerumunan

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Gratifikasi

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah soal Gratifikasi

Covid-19 Bisa Dorong Kinerja Pejawat Kepala Daerah

Covid-19 Bisa Dorong Kinerja Pejawat Kepala Daerah

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Aplikasi Si-OLA

Mendagri Minta Kepala Daerah Manfaatkan Aplikasi Si-OLA

Instruksi Presiden Kepada Kepala Daerah Hadapi Idul Fitri

Instruksi Presiden Kepada Kepala Daerah Hadapi Idul Fitri

Mendagri Minta Kepala Daerah Pastikan Layanan Kesehatan tak Terganggu Aksi Damai

Mendagri Minta Kepala Daerah Pastikan Layanan Kesehatan tak Terganggu Aksi Damai

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU

Mendagri: Usulan Pj Kepala Daerah Diatur UU

KPU Larang Kepala Daerah Manfaatkan Jabatan

KPU Larang Kepala Daerah Manfaatkan Jabatan