Perludem: Penyaluran Bansos Rawan Politisasi

• 1 Januari 1970
• infopublik.id

Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta institusi berwenang berperan aktif mengawasi potensi politisasi bantuan sosial (Bansos), terkait virus corona (Covid-19) untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan mengawasi bansos. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan, Indonesia terlalu mengandalkan institusi elektoral seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).