Membahas Pentingnya Aspek Tenurial dalam Usaha Perkebunan, Kementerian ATR/BPN dan Pakar Kemukakan Pandangan tentang Data HGU
Jakarta - Desakan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuka Data Hak Guna Usaha (HGU) belakangan ini menjadi perhatian beberapa kalangan. Sejumlah pihak menilai Data HGU tidak transparan sehingga disinyalir menyebabkan potensi munculnya kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan pada sektor ini. Desakan untuk membuka data soal HGU juga bukan tanpa alasan. Mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) nomor Register 121 K/TUN/2017.
Menanggapi hal tersebut pada kesempatannya di acara
