Isu Surcharge Jasa Pandu dan Tunda Kapal di Palembang, Ini Rekomendasi KPK
Jakarta - Direktur Antikorupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminudin menjelaskan isu surcharge menjadi salah satu topik yang terpetakan ketika KPK hadir di Sumsel. Pada saat itu, pengusaha INSA menyatakan keberatan adanya surcharge sebesar 15 persen yang ditipkan oleh Pemkot Palembang.
Di saat yang sama para pengusaha pelayaran juga telah menyetorkan retribusi kepada PT Pelindo—sehingga menyebabkan biaya tinggi.
Agar tidak menyalahi aturan, KPK menyarankan Pemkot Palembang membentuk
