Optimalkan Pendapatan Sektor Tambang, KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola BUMD

Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan sejumlah catatan perbaikan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berjalan optimal. Sebagian BUMD yang seharusnya menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), belum mampu menjadikan daerahnya mandiri secara fiskal karena masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Data KPK mencatat saat ini BUMD yang ada di seluruh wilayah Indonesia ialah 959 dengan total aset mencapai Rp854,9 triliun. Sayangnya, sebanyak 274 BUMD mengalami kerugian, 291