Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Meski demikian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy, menilai hal tersebut sepertinya tidaklah cukup, pemerintah dan DPR perlu duduk bersama untuk menyepakati pembatalan RUU HIP.
“Pemerintah memang telah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan RUU HIP, namun sepertinya
