Pemerintah Pusat Evaluasi Bimtek dan Kunker DPRD

• 1 Januari 1970
• infopublik.id

Jakarta- Pemerintah akan merevisi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD. Dua kegiatan tersebut dinilai hanya menghamburkan anggaran negara dan kurang bermanfaat.

“Uang yang digelontorkan untuk bimtek dan kunker relatif besar. Sebagai contoh, biaya reses anggota DPRD di Papua membutuhkan anggaran minimal Rp250 juta,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di kantornya, Selasa (10/5).

Menurut Mendagri, bimtek dan kunker bisa tetap dilakukan asalkan ada hasil