Jaga Budaya Clean Governance, KPK dan Lemhanas RI Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset
Jakarta - Berjalannya pemerintahan yang bersih menjadi satu kesatuan dari pembangunan nasional, yang lebih mengarah pada peningkatan kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu, dilakukan untuk menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah, sehingga secara keseluruhan pondasi pemerintah menjadi sebuah sistem yang sangat kompleks.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin
