Pelaporan LHKPN Legislatif Pusat Baru 29,55 persen

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Isnaini (Foto: Dok KPK)

Jakarta - Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PP LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Isnaini, merinci sejauh mana tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN periodik tahun 2023 menjelang batas akhir pelaporan yakni pada 31 Maret 2024.

Menurutnya, hingga Kamis (28/3/2024) tepatnya pukul 14.00 WIB-data pelaporan LHKPN menunjukkan masih ada beberapa penyelenggara negara/wajib lapor (PN/WL) yang belum menyampaikan pelaporannya. Bahkan, Legislatif di tingkat pusat masih rendah tingkat