Indonesia Sayangkan Kritikan Perwakilan PBB soal KUHP
Jakarta - Pemerintah menyayangkan sikap dari perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, yang memberikan kritikan tidak tepat terkait pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulisnya, usai konferensi pers di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Faizasyah menegaskan, pihaknya telah memanggil perwakilan PBB di Indonesia.
Menurut Faizasyah, pemanggilan itu merupakan