Indonesia Sayangkan Kritikan Perwakilan PBB soal KUHP

Jakarta - Pemerintah menyayangkan sikap dari perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, yang memberikan kritikan tidak tepat terkait pengesahan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulisnya, usai konferensi pers di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Faizasyah menegaskan, pihaknya telah memanggil  perwakilan PBB di Indonesia. 

Menurut Faizasyah, pemanggilan itu merupakan