KPK Dorong Optimalisasi Pajak Daerah Halmahera Tengah
Jakarta - Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah V Komisi Pemberatntasan Korupsi (KPK) Dian Patria, meminta optimalisasi pajak daerah di Halmahera Tengah yang dinilai lambat.
KPK mensinyalir adanya misconduct dalam penagihan pajak daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pajak daerah yang baru mencapai sekitar 5% dari target sekitar Rp100 miliar.
“Kami melihat Pemda tidak mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber pajak daerah. Semestinya di tengah hiruk-pikuk investasi
