Menko Polhukam: Keppres Nomor 2 Tahun 2022 bukan Buku Sejarah
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjelaskan kenapa di Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, bukan merupakan sebuah buku sejararah.
Karena itu, menurut Menko Polhukam Mahfud, Keppres harus mencantumkan nama-nama pihak-pihak yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Namun demikian, Menko Polhukam memastikan nama Presiden kedua RI Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut.
"Itu adalah keputusan presiden
