Menko Polhukam Minta Kementerian ATR/BPN Terus Reduksi Praktik Mafia Tanah
Jakarta – Digitalisasi data pertanahan penting untuk menuju Provinsi/Kabupaten/Kota lengkap. Hal ini sebagai salah satu tindakan mereduksi praktik-praktik mafia tanah.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2024 dengan tema “Stabilitas Pertanahan dan Ruang Dalam Mendukung Kebijakan Politik, Hukum dan Keamanan” di Jakarta.
Dari keterangan pers yang
