KPU Tidak Bisa Diskualifikasi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada 2020
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tidak dapat memberikan sanksi administrasi, berupa diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Pilkada 2020.
Penyebabnya, KPU harus mendasarkan sanksi pada undang-undang (UU).
"Sedangkan ada pertanyaan bisa nggak KPU mendiskualifikasi, saya kira tidak. Karena diskualifikasi ini adalah masalah yang sangat prinsip tentu KPU harus mendasarkannya kepada undang-undang," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I
