Mendagri Usulkan Fitur Penambahan Status Hukum di Database Kependudukan
29_wmcomp.jpeg)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, mengimbau Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menambahkan fitur status hukum database kependudukan.
Menurut Mendagri, hal itu akan membuat para pelaku kejahatan atau buronan, tidak punya celah menyalahgunakan data kependudukan.
"Agar ditambah satu fitur lagi, misalnya terkait dengan daftar pencarian orang (DPO) atau buronan," kata Mendagri dalam keterangannya, Kamis (6/8/2020).
"Sebab Dukcapil itu semua dalam satu
