Perlu Sinkronisasi Kebijakan Atasi Covid-19
Jakarta - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, menyatakan diperlukan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19
Menurutnya, sejumlah regulasi di tingkat pemerintah daerah masih harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.
"Sinkronisasi kebijakan sangat berpengaruh. Itu kan yang buat Bupati Bolaang Mongondow Timur marah. Terus ada juga video dari kepala desa di Jawa Bara," ujar Robert dalam keterangan tertulisnya,
