Penundaan PON 2020 Berkaitan dengan Payung Hukum Virus Corona

28 Maret 2020
Kompas

Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

KOMPAS.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menyebutkan bahwa penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 tak terlepas dari penanganan virus corona yang masih perlu menunggu payung hukum jelas.

Dijelaskan Ma’ruf Amin bahwa penundaan PON ke-20 perlu mempertimbangkan

Download Cari News Baca Sumber

Mungkin Anda Suka

DPR Apresiasi Maklumat Kapolri terkait Penanganan Virus Corona

Mendagri: Tidak Ada Klaster Virus Corona di Tahapan Pilkada 2020

MPR Lantik Jokowi- Ma'ruf Amin Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Cari.News

Penundaan PON 2020 Berkaitan dengan Payung Hukum Virus Corona

Mungkin Anda Suka

DPR Apresiasi Maklumat Kapolri terkait Penanganan Virus Corona

Mendagri: Tidak Ada Klaster Virus Corona di Tahapan Pilkada 2020

MPR Lantik Jokowi- Ma'ruf Amin Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Masih Wajar

Presiden: Payung Hukum Pencegahan Teror Sangat Mendesak

Bantu Gempa NTB, Kemendagri Siapkan Payung Hukum

Masyarakat Hukum Adat Perlu Payung Hukum

Perppu Jadi Payung Hukum Penundaan Pilkada 2020

Kemlu:1.102 WNI di Luar Negeri Terinfeksi Virus Corona

Kemen PPPA: Hadirnya Payung Hukum Bentuk Perlindungan bagi Perempuan

Jaga Ruang Digital Bersih, Menkominfo: Pelarangan Aktivitas Ormas FPI sesuai Payung Hukum

Efek Corona, KPU Bisa Tunda Pilkada 2020