Darurat Covid-19, Muhammadiyah Minta DPR Menunda RUU Cipta Kerja
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta kepada DPR agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Desakan ini disampaikan melihat kondisi bangsa yang sedang dalam ancaman pandemi Covid-19."DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan