KNTI: Akses Bebas Data Pengawasan Kapal Bisa Jadi Ancaman
Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang membuka data sistem pengawasan kapal perikanan tanpa ada pembatasan yang ketat akan mengancam industrialisasi perikanan.
Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyatakan, dengan dibukanya akses bebas terbuka terhadap data pergerakan kapal akan menyulitkan pengelolaan perikanan dengan pembatasan akses kapal terhadap sumber daya perikanan yang memiliki potensi tinggi tersebut.
