Indonesia Tegas Dukung Mekanisme UPR Dipertahankan di Dewan HAM PBB

Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Duta Besar Rina P Soemarno, selaku wakil Indonesia di Sesi Debat Umum membahas Hasil UPR pada Sidang Dewan HAM PBB ke-55. Foto. Humas Kemenko Polhukam.

Jenewa – Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan dukungan untuk mempertahankan mekanisme Universal Periodic Review (UPR) di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sidang Dewan HAM PBB ke-55 berlangsung pada rentang 26 Februari hingga 5 April 2024 di Markas PBB di Jenewa, Swiss.

Sikap tegas itu disampaikan Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Duta Besar Rina P Soemarno, selaku wakil Indonesia di Sesi Debat Umum membahas