Polri Harus Bebas dari Kepentingan Politik
Jakarta - Wakil Ketua Komisi III bidang Polilik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ahmad Sahroni, mengaku tidak setuju jika Polri di bawah satu kementerian, tapi Polri harus di bawah komando Presiden RI.
Menurutnya jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan politik yang bisa mengganggu kinerja polisi.
“Dengan kinerjanya yang langsung berurusan dengan masyarakat, kita bisa bayangkan betapa rawannya apabila wewenang
